Wartapacitan.com | PACITAN - Beda pendapat dan adu argumen mewarnai rapat panitia khusus (pansus) DPRD membahas pembentukan dan susunan perangkat daerah. Tim kerja pembentukan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) yang dikomandoi Sekda Suko Wiyono dicecar pertanyaan oleh sejumlah anggota pansus. Pasalnya, sejumlah usulan eksekutif dinilai kurang pas.Sri Widowati anggota pansus SOTK mengkritisi susunan perangkat daerah yang terkesan gemuk. Menurutnya, satker yang membuat struktur organinasi perangkat daerah (OPD) terkesan gemuk adalah dinas perpustakaan, dinas lingkungan hidup, dinas pangan, dinas koperasi dan UKM, serta dinas komunikasi dan informatika. Ada kesan mengakomodir kepentingan personal sehingga perangkat daerah menjadi gemuk struktur.
Baca Juga :
Menurut dia, makin membengkaknya susunan perangkat daerah tersebut juga mengancam posisi pemkab dalam pengeluaran belanja pegawai. Sebagaimana diketahui, sekitar 60 persen pengeluaran APBD Pacitan saat ini dipergunakan untuk membayar gaji pegawai. Sehingga, kesempatan pemkab untuk mendapatkan formasi CPNS terbilang kecil. Belum lagi pada 2017 dan 2018 mendatang banyak pejabat yang purnatugas.
Keputusan pemkab menjadikan dinas kesehatan sebagai satuan kerja (satker) bertipe B juga dipertanyakan. Karena otomatis struktur bidang di dinas kesehatan akan menyusut. Dari semula empat bidang akan berubah menjadi hanya tiga bidang mulai tahun depan. "Sementara beban tugas dan kewajiban yang harus diselesaikan dalam hal pelayanan dasar kesehatan masih banyak," ujar Pujo Setyo Hadi anggota pansus SOTK lainnya seperti dilansir radarmadiun.co.id.
Begitupula dengan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang. Pujo menilai tak seharusnya tim kerja eksekutif menetapkan satker tersebut bertipe B. Mengingat urusan infrastruktur tersebut merupakan pelayanan dasar untuk menunjang pendidikan dan kesehatan. (her/yup/rwp001)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar