Wartapacitan.com | PACITAN - Bupati Pacitan Indartato menyampaikan jawaban terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas rancangan Perda perubahan APBD tahun anggaran 2016 dalam rapat paripurna yang digelar Selasa malam (9/8/2016).
"Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pemandangan umum fraksi-fraksi berupa saran, masukan, himbauan, pertanyaan maupun tanggapan sebagi bentuk dukungan dan komitmen kuat dari DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pacitan," kata Bupati Indartato mengawali sambutannya.
Adapun jawaban Bupati Pacitan adalah sebagai berikut. Menanggapi pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat, Bupati menjelaskan dalam rangka menurunkan angka inflasi, tim pengendali inflasi telah melakukan analisa terhadap sumber atau potensi tekanan inflasi daerah. Selain itu, menyampaikan rekomendasi, komunikasi dan sosialisasi bekerja sama dengan pemerintah propinsi.
Sementara terkait izin tambang, sesuai dengan aturan, perijinan diambil alih oleh pemerintah propinsi kecuali penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi. Jawaban tersebut sekaligus menjawab pertanyaan dengan permasalahan yang sama dari Fraksi Gabungan Pembangunan Nasional.
Untuk pendidikan anak usia dini (PAUD) pemerintah daerah memberikan transport kepada pendidiknya, disamping penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan PAUD yang dilakukan secara bertahap. Terakhir, pembangunan infrastruktur menuju obyek wisata dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dan, sosialisasi terhadap masyarakat agar sadar wisata, sudah dilakukan dengan melakukan bimbingan teknis dengan dukungan anggaran dari kementrian Pariwisata.
Baca Juga :
Berikutnya adalah tanggapan pemandangan umum Fraksi Partai Golkar. Terkait proyeksi pendapatan, pemerintah daerah telah melakukan upaya taktis dan strategis seperti berkonsultasi aktif dan membuat proposal kepada pemerintah pusat maupun propinsi. Terhadap potensi PAD, akan dilakukan peningkatan manajemen pendapat dengan menggandeng perguruan tinggi.
Terhadap keberadaan minimarket maupun tempat hiburan yang sampai saat ini belum mempunyai izin, pemerintah daerah tidak dapat memproses karena secara teknis tidak memnuhi syarat. Berkaitan dengan tambahan anggaran di Dinas Kesehatan diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan pada masyarakat. Sehingga kedepan, kualitas layanan kesehatan diharapkan dapat lebih meningkat dan capaian standar pelayanan minimal kesehatan dapat dicapai.
Sementara permasalahan yang menjadi keluhan masyarakat dapta dijelaskan sebagai berikut. Terhadap jalan lingkar ibukota kecamatan (Tulakan-Tegalombo, Jeruk-Bandar, Sukorejo-Klepu, Sempu-Ngromo, Tulakan-Arjosari) pada tahun 2016 telah dianggarkan sesuai kemampuan APBD. Untuk penanganan tikungan dan tanjakan di Sedeng saat ini masih dalam tahap sosialisasi rencana pengadaan tanah untuk pelebaran badan jalan dan perbaikan trase. Sedangkan untuk penanganan ruas jalan Arjosari-Purwantoro telah dilakukan koordinasi dengan pemerintah propinsi.
Terhadap pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan, penjelasan Bupati, terkait penurunan indikator makro ekonomi dari proyeksi awal 6,9 persen menjadi 5,4 persen, karena dipengaruhi oleh melambatnya perekonomian global dan perekonomian nasional serta regional. Untuk itu pemerintah daerah telah melakukan penyesuaian-penyesuaian berdasarkan kemampuan keuangan daerah. Sedangkan peningkatan angka inflasi lebih disebabkan pada kenaikan harga bahan pokok serta kegagalan panen akibat kondisi cuaca kemarau basah pada beberapa komoditas.
Untuk anggaran pendapatan yang meningkat dari dana perimbangan sebesar 19,74 persen merupakan tambahan pagu untuk DAK non fisik sesuai dengan Perpres nomor 137 tahun 2015 yang terdiri dari dana tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru, BOP PAUD, dan dana bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana.
Terkait peningkatan belanja daerah, dapat dijelaskan untuk belanja langsung sebesar Rp 125.831.980.063,- dan belanja langsung sebesar Rp 77.415.764.432,-. Jawaban ini sekaligus menjawab pertanyaan dengan permasalahan yang sama dar Fraksi Gabungan Pembangunan Nasional.
Selanjutnya dari Fraksi Gabungan Amanat Rakyat, Bupati menjelaskan terkait kesinambungan pembangunan di Kabupaten Pacitan, pemerintah aderah tetap berkomitmen untuk menuntaskan target kinerja RPJMD 2011-2016 dengan fokus anggaran pada program kegiatan yang diperkirakan belum tercapai. Termasuk percepatan pembangunan infrastruktur ke tempat pariwisata.
Upaya untuk mewujudkan pelabuhan niaga Gelon terus dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melakukan pendekatan ke berbagai pihak. Terhadap saran Fraksi Gabungan Amanat Rakyat terhadap pemberian ruang dan alokasi anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana desa menjadi perhatian untuk penyusunan anggaran di tahun mendatang melalui SKPD terkait. Termasuk penyusunan regulasi atas destinasi dan potensi sumber pendapatan daerah.
Mengenai dukungan investasi, pemerintah daerah sangat mendukung ilkim investasi dengan penetapan Perda nomor 7 tahun 2012 yang ditindaklanjuti dengan Perbup nomor 35 tahun 2013 .
Dan yang terakhir tanggapan bupati kepada Fraksi Gabungan Pembangunan Nasional. Terhadap penurunan pos lain-lain pendapatan yang sah sebesar 30,10 persen dapat dijelaskan akibat adanya pergeseran anggaran tunjngan profesi guru PNS daerah dari lain-lain pendapatan yang sah ke dana perimbangan.
Terhadap penambangan belanja langsung sebesar 24,68 persen yang masih diimbagi adanya penambahan belanja rutin kantor/dinas dapat dijelaskan bahwa belanja public tidak semuanya berada pada pos belanja modal namun juga terdapat pada pos belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
Sementara, untuk jabatan kepala desa yang segera habis masa jabatannya diproses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Saat ini untuk paying hokum pemilihan kepala desa masih disusun draft yang akan segera dibahas bersama DPRD pada tahun ini.
Untuk pembangunan ikon atau landmark kota Pacitan serta pembangunan wisata budaya, pada dasarnya pemerintah daerah sudah melakukan berbagai terbosoan termasuk penganggarannya. Yang tentu saja disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah.
"Demikian jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD yang dapat kami sampaikan, sudah barang tentu masih banyak penjelasan yang dirasa kurang memuaskan, tentunya dapat didalami lebih lanjut pada rapat-rapat pembahasan berikutnya," pungkas Bupati Indartato. (rwp001)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar