Tentang Pacitan, Kota Paling Selatan Di Jawa Timur


Kamis, 12 Mei 2016

Proyek Waduk Tukul di Arjosari Terancam Molor

| Kamis, 12 Mei 2016
warta_pacitan
Pembangunan proyek Waduk Tukul di Desa Karang Gede, Kecamatan Arjosari/Foto : pojokpitu.com
Wartapacitan.com | ARJOSARI – Proyek Waduk Tukul menghadapi kendala serius. Pasalnya, warga Desa Karanggede, Kecamatan Arjosari yang terdampak proyek menuntut penyelesaian pembayaran ganti rugi tahap kedua. Bahkan warga mengancam akan melakukan unjuk rasa dan menghentikan proyek fisik yang dikerjakan PT Brantas Abipraya itu. 

Sebelumnya BBWSBS berjanji akan merealisasi pembayaran ganti rugi pada 22 Februari lalu. Tapi kemudian diundur pada awal April dengan alasan saat itu tambahan anggaran masih diajukan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

[Baca juga : Dewan Soroti Rekrutmen Tenaga Lepas Satker]

Menurut Suyono perangkat Desa Karanggede, pada proses ganti rugi tahap pertama lalu tanah kas desa maupun bangunan sekolah di Desa Karanggede belum terealisasi. 

"Total nilai ganti rugi tanah milik desa sebesar Rp 4 miliar," katanya.

Jumlah itu meliputi tanah bengkok milik kepala Desa Karanggede, kaur pemerintahan, kaur pembangunan, Kasun Tukul, Sidorejo, Mendang, dan Krajan. Sedangkan bangunan SDN Karanggede 2 dihargai sebesar Rp 200 juta serta gedung SMPN 4 Arjosari sekitar Rp 41 juta. 

Terpisah, Jumikan koordinator warga Desa Karanggede, Kecamatan Arjosarimengungkapkan, warga masih berharap tuntutan mereka segera dikabulkan. Karena warga merasa sudah kesal lantaran sudah lama dijanjikan pembayaran ganti rugi tahap kedua oleh pihak BBWSBS.

[Baca juga : Dewan Desak Pemda Bangun Fasilitas Puskesmas]

"Kami rencananya akan ke Solo dalam waktu dekat ini menemui pihak BBWSBS menanyakan proses ganti rugi itu. Kalau memang belum bisa terealisasi juga, ada baiknya tahap pembangunan bendungan dihentikan dulu," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, di wilayah Desa Karanggede ada sekitar total 444 bidang tanah yang dibebaskan terkait pembangunan Waduk Tukul tersebut. Pihak BBWSBS sudah menganggarkan sekitar Rp 40 miliar dari total kebutuhan pembayaran sebesar Rp 60 miliar.(radarmadiun/her/yup/RWP001)

Related Posts

Tidak ada komentar:

Posting Komentar