Menpan RB Janji Turunkan Anggaran Belanja Pegawai Daerah Hingga di Bawah 50%

Menpan RB Yuddy Chrisnandi/Foto : Humas Kemenpan RB

Wartapacitan.com | JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ingin menurunkan anggaran belanja daerah untuk pegawai di bawah 50 persen. Hal ini bertujuan untuk menggenjot penggunaan APBD untuk pembangunan infrastruktur.

"Daerah-daerah akan diturunkan anggaran belanja pegawainya yang di atas 50 persen, harus di bawah 50 persen. Dan road map ini diberlakukan 2017," ujar Menpan RB Yuddy Chrisnandi di gedung Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan,seperti dilansir dari laman detiknews.

Pemerintah memiliki agenda untuk mengurangi beban rutin belanja pegawai yang mencapai lebih dari 50 persen bahkan menyentuh nilai 70 persen. "Kalau sudah mencapai 70 persen kan sangat bahaya sekali itu anggaran pembangunannya, karena 70 persen baru anggaran pegawainya. Dan setiap pengadaan satu pegawai berimplikasi pada pembelanjaan barang dan belanja modal terkait pegawai," terangnya.

[Baca juga : Menteri Yuddy Chrisnandi Pastikan Bidan PTT Diangkat Menjadi PNS]

Dengan membengkaknya anggaran untuk belanja pegawai maka secara tidak langsung berefek pada tersendatnya pembangunan infrastruktur di daerah. Hal ini disebabkan dengan anggaran daerah yang telah habis terserap untuk kebutuhan pegawai. 

"Makanya jangan heran kalau ada pemerintah daerah yang di daerahnya itu ada jalan berlubang tapi dalam setahun enggak diperbaiki, sampahnya menumpuk tidak ada yang ngangkut karena anggarannya habis untuk belanja-belanja rutin pemerintahannya saja," kata Yuddy.

Tidak hanya ingin menurunkan anggaran belanja pegawai daerah, Yuddy juga mengagendakan untuk melakukan rasionalisasi pegawai dengan jumlah rasio PNS ideal adalah 1,5 persen dari jumlah penduduk saat ini dan itu berarti sekitar 3,5 juta pegawai. Saat ini jumlah pegawai di Indonesia berjumlah 4.775.000 orang.

[Baca juga : Tunjangan Profesi Guru Belum Sepenuhnya Terserap]

"Berarti kelebihan satu juta. Satu juta ini tentu ada yang pensiun. Sampai dengan 2019 diperkirakan yang pensiun mencapai 520 ribu orang. Berarti masih ada 400 ribu lagi. Nah, ini yang akan dirasionalisasi," kata Yuddy.

"Tapi rasionalisasi ini tidak hanya sekadar mengurangi pegawai tapi juga menyiapkan pegawai pemerintah dengan kompetensi yang tinggi. Berarti ada regenerasi dan rekrutmen," sambungnya. (tfq/nrl/RWP001)