Wartapacitan.com | PACITAN - Masalah komersialisasi pendidikan sepertinya tidak akan ada habisnya untuk dibicarakan. Bagaimana tidak, pendidikan yang dibutuhkan oleh setiap warga Negara, dari kaya sampai miskin semuanya membutuhkan pendidikan. Khususnya pendidikan formal yang didapat di sekolah. Namun jika biaya sekolah mahal, tidak dapat dipungkiri seseorang akan lebih memilih kebutuhan yang lain daripada menggunakan biaya yang dimilikinya untuk mendapatkan pendidikan formal. Bahkan tak sedikit anak-anak Indonesia yang tentunya akan menjadi pemimpin bangsa kelak, tidak mendapat pendidikan karena masalah biaya.
Mahalnya biaya pendidikan membuat rakyat miskin putus sekolah bahkan tidak sedikit pun mendapatkan kesempatan untuk sekolah. Karenanya mereka tidak dapat mengembangkan keterampilan untuk mencapai cita-cita mereka sehingga mereka tidak dapat bersaing dengan yang lain dalam menghadapi era globalisasi ini. Selain itu, hilangnya kesempatan untuk sekolah menyebabkan mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang layak dan timbulnya banyak pengangguran.
Mirisnya, dewasa ini banyak anak-anak kecil yang tidak mampu mendapatkan pendidikan formal terpaksa bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarganya. Hal ini pun sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, baik secara fisik maupun psikologis. Mereka tidak dapat menghadapi hidunya seperti yang lain. Padahal tak sedikit dari mereka yang memiliki kecerdasan dibandingkan orang mampu yang terkadang tidak serius menjalani pendidikan dan hanya berfoya-foya. Misalnya pada anak jalanan yang mengamen. Sebenarnya mereka sangat menginginkan untuk mendapat pendidikan seperti yang lain, namun mereka terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Di Kabupaten Pacitan, tahun lalu, tercatat ada 120 anak putus sekolah di jenjang SMP sederajat. Akibat tidak bisa melanjutkan pendidikan formal, sebagian besar memilih mengikuti program kelompok belajar (kejar) Paket B.
Menurut Sri Wulansih Kabid Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Dinas Pendidikan (Dindik) Pacitan ada yang sudah diterima dan belajar di SMP, namun dalam perjalanan tidak bisa membayar uang sekolah. Kalau ikut Paket B biaya relatif lebih murah.
Para peserta program paket B, sebentar lagi bakal menempuh ujian nasional (unas) sebagai salah satu syarat kelulusan dan mendapatkan ijazah. Berdasar data dindik, ada 351 warga belajar (WB) yang tercatat sebagai peserta unas Paket B. Mereka tersebar di 10 pusat kegiatan belajar mengajar (PKBM) dan satu pondok pesantren (PPS). (RWP001)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar